Medan, 22 April 2026 – Sinkronisasi arah pembangunan daerah menjadi fokus dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang digelar di Aula Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Asahan turut menerima piagam penghargaan dari Menteri Dalam Negeri.


Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi dan partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Asahan dalam memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, guna mendukung penanggulangan serta pemulihan pascabencana alam tahun 2026. Piagam penghargaan diterima Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si, yang hadir bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Kepala Bapperida beserta jajaran, serta Kepala OPD terkait dengan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Sumatera Utara.



Bupati Asahan menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas semangat kepedulian dan solidaritas daerah dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. Menurutnya, bantuan yang diberikan merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan dalam menjunjung nilai kemanusiaan, gotong royong, serta memperkuat sinergi antardaerah.



Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan bahwa arah pembangunan tahun 2027 difokuskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan produktivitas daerah, penguatan investasi, pengembangan industri berbasis potensi wilayah, peningkatan daya saing, serta pemulihan pascabencana. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh daerah dalam mendukung kemajuan Sumatera Utara secara merata dan berkelanjutan.


Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengingatkan agar seluruh usulan program prioritas pembangunan yang dibahas dalam Musrenbang benar-benar berasal dari kebutuhan kabupaten/kota dan menjadi skala prioritas daerah dan sesuai dengan arah pembangunan nasional. Menurutnya, perencanaan pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat yang bersifat vital, termasuk peningkatan infrastruktur jalan, pelayanan publik, serta sektor-sektor strategis lainnya, sehingga anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.